Lemahnya Regulasi Bank Sampah Dikeluhkan di Ajang Bali's Big Eco Forum

Nusa Dua Bali - Persoalan sampah menjadi isu utama dalam acara Bali's Big Eco Forum "Sustainability for Worderful Indonesia" yang diselenggarakan oleh Coca Cola Akatil Indonesia.

Dalam acara  di The Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali (26/7) itu, Saharuddin Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia menegaskan, regulasi penanganan sampah sudah banyak, namun yang menjadi persoalan adalah bentuk implementasinya di lapangan.

"Secara regulasi memang sudah ada baik dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang punya tanggung jawab itu, namun implementasi yang terjadi di lapangan dalam hal ini di daerah-daerah, sangat kurang maksimal," ucapnya saat ditemui setelah acara selesai.

Dirinya menambahkan bahwa, alasan dari kurang maksimalnya hal tersebut adalah karena dari segi anggaran yang setengah-setengah. 

"Ada anggaran pengelolaan sampah yang 51% dari APBD dan 49% dari Nasional. kalau misalkan program pengelolaan sampah merupakan agenda nasional, harusnya semua pembiayaan langsung diturunkan dari pusat, bukan dibebankan ke daerah," tandasnya. 

Sementara itu, Saharuddin Ridwan juga menjabarkan kalau misalkan kita mau merujuk terhadap kepentingan pemerintah yang mencakup 30% pengurangan dan 70% penanganan, harusnya anggaran yang diturunkan untuk penanganan jangan setengah-setengah, karena untuk penanganan itu pemerintah punya andil yang lebih besar dari pada masyarakat yang hanya punya peran di pengurangan. 

                                           

"Kalau harapan dari kami kepada pemerintah untuk kembali Perkuat regulasi terkait Bank Sampah, bentuk UPT Bank Sampah di Kabupaten/Kota, " Imbuhnya. 

Sementara ketika ditanya persoalan Bank Sampah yang ada di Bali, dirinya menjabarkan bahwa persoalan bank sampah yang ada di Bali dan di daerah daerah lain adalah belum terbentuknya UPT, jadi Asosiasi Bank Sampah Indonesia terus mendorong bank sampah yang terdapat di daerah-daerah untuk menjadi UPT. 

"Sejauh ini masih di Makasar yang Bank Sampah sudah menjadi UPT, dan pernah ada pemerintah Denpasar studi banding ke Makasar terkait UPT Bank Sampah, tapi sampai saat ini di Bali belum ada UPT Bank Sampah, itu yang akan terus kita dorong," tegasnya. 

Bagikan Artikel ini